forsa online


PERBANDINGAN KONSEP ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (ZIS) DI INDONESIA DAN MALAYSIA
May 3, 2008, 3:44 pm
Filed under: Uncategorized

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Di era tahun 1997 adalah masa yang paling buruk yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada tahun inilah krisis moneter sebagai pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia mulai merubah kondisi Indonesia ke masa yang paling buruk. Inflasi mendadak melonjak pada tangga yang sangat tinggi, pengaruhnya bahan kebutuhan masyarakat melejit sampai pada tingkat di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia. Sontak angka kemiskinan di Indonesia melonjak tajam. dari +/-200 juta jiwa penduduk Indonesia 60% nya hidup dalam garis kemiskinan.

Fenomena yang berkembang di masyarakat pada saat itu adalah banyak orang-orang yang tidak mampu makan sehari-harinya, yang menyedihkan lagi banyak kasus bunuh diri massal satu keluarga karena berhari-hari sudah tidak mampu membeli beras, kasus gizi buruk, putus sekolah, rendahnya mutu Sumber daya manusia di Indonesia. Kompleksitas permasalahan tersebut merupakan awal kehancuran ekonomi global Indonesia.

Kondisi ini terus berjalan sampai saat ini, keadaan tak juga kunjung membaik. Perekonomian global di Indonesia semakin gonjang-gonjing dan mengalami pasang surut. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar, bank-bank banyak yang tutup di likuidasi, dan fenomena kebangkrutan lainnya. Perekonomian Indonesia redup seiring dengan terjadinya krisis moneter yang sangat berdampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat yang akhirnya melahirkan krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

Karena iklim perekonomian Indonesia yang tidak sehat, perusahaan-perusahaan ini akhirnya beralih ke Cina. Cina sebagai negara yang stabil kondisinya berada di urutan ke-4 terkokoh perekonomiannya. Kenapa sampai pindah ke China. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya: birokrasi yang mendukung, SDM yang murah dan pekerja keras juga bahan baku yang lengkap. Akibatnya kondisi ini semakin membawa kehidupan perekonomian Indonesia labil. PHK besar-besaran sudah tidak mampu lagi dielakkan, dari 169 usia kerja, 69%-nya akan menyerbu pasar kerja. Kemiskinan semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dan kondisinya akan semakin parah di lima atau sepuluh tahun mendatang. Apabila kaum muslimn tidak segera berkemas. berkaca dari sekarang sudah berjalan 9 tahun indikator ekonomi makro Indonesia belum terpecahkan.

Di sisi lain, dalam diri kaum muslimin ada potensi besar yang belum dikelola dengan baik. Potensi zakat, infaq dan shadaqah kaum muslimin. Seperti sejarah telah memberikan pelajaran terbaik bagi kita. Bagaimana pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, telah terwujud kondisi masyarakat yang paling ideal, kesejahteraan, kemapanan kaum muslimin saat itu sangat terjamin. Semua itu dari optimalisasi pengelolaan dana ummat dengan sangat amanah untuk kesejahteraan kaum muslimin.

Zakat sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Islam. Zakat tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang kurang mampu. Di Indonesia saat ini dengan 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesi saja potensinya adalah 6,3 trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 triyun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa. Masalahnya saat ini potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Dari potensi yang ada, saat ini baru berhasil digali sebesar 2,4 milyar artinya masih sangat kecil potensi ini teroptimalkan. Jelas potensi ini belum di gali dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi. diantaranya yaitu sosialisasi masyarakat tentang zakat itu sendiri masih sangat lemah. Hal ini eqiuvalen dengan tingkat kepahaman yang juga rendah mengakibatkan kesadaran masyarakat turut lemah. Sementara kondisi ini justru belum sepenuhnya mendapat dukungan dari birokrat pemerintah. Meskipun lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-undang tersebut sampai saat ini belum juga di tetapkan. Sehingga apa yang terjadi Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi pincang. disisi lain tingkat kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini juga belum ada standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Kelemahan ini semakin di sadari oleh banyak pihak, utamanya para lembaga pengelola zakat di Indonesia. Perbaikan-perbaikan sedikit-demi sedikit mulai dilaksanakan, sebagai upaya kuat untuk betul-betul mengoptimalkan potensi ummat Islam ini sebagai solusi dari keterpurukan yang sebagian besar juga korbannya adalah orang muslim. Agaknya memang sudah saatnya reformasi di tegakkan. Upaya perubahan ini antara lain, pelaksanaan koordinasi di antara lembaga pengelola zakat mulai di lakukan dengan baik, penerapan budaya lembaga (foundations culture) secara profesional mulai ditegakkan.

Selain pengembangan program-program empowering juga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lemah buhan hanya untuk kebutuhan sesaat (konsumtif) semata, tetapi lebih diarahkan untuk dapat berdaya guna bagi pengembangan sektor ekonomi masyarakat secara makro. Contohnya pengembangan modal usaha untuk pedagang kecil. Selain untuk menghindarkan pedagang kecil dari jeratan rentenir, program ini juga di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para pedagang kecil. Program desa binaan, adalah optimalisasi dana ZIS yang diarahkan untuk meningkatkan secara mental, aqidah, ekonomi, pengetahuan dan kesehatan dari penduduk di desa-desa miskin atau desa bekas korban bencana. Dengan program seperti ini terbukti nyata bahwa zakat memang pilar ekonomi Islam yang mampu meningkatkan ekonomi ummat secara makro. Institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat. Seluruh komponen bangsa utamanya pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran pun akan mampu diminimalisir. Apalagi kita menyadari bahwa angka pengangguran yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu sekitar 40 juta orang atau 18% dari keseluruhan total penduduk. Dan akhirnya kita paham bahwa zakat benar-benar terbukti mampu mereduksi kemiskinan yang merajalela di Indonesia.

Mengingat begitu strategis dan besarnya pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dan ZIS sebagai dana ummat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun sudah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berdasarkan PP No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional namun implementasi dilapangan pengelolaan Zakat masih belum optimal. Salah satu indikasi kelemahannya adalah kurangnya koordinasi diantara lembaga amil zakat yang berdiri di Indonesia. Berkaca pada fenomena diatas kiranya diperlukan suatu formulasi sebagai upaya kongkrit optimalisasi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai bentuk upaya strategis penanggulangan kemiskinan di Indonesia. fenomena diatas merupakan permasalahan aktual dalam bidang kenegaraan sebagai bentuk manifestasi kelembagaan negara yang memiliki legitimasi. Oleh sebab itu disusunlah karya tulis ilmiah yang berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Nasional Sebagai Upaya Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya :

    1. Urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional sebagai upaya strategis penaggulangan kemiskinan di Indonesia ?

    2. Bagaimana solusi kongkrit pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional sebagai upaya strategis dalam menaggulangi kemiskinan di Indonesia ?

  1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah

    1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai upaya strategis penaggulangan kemiskinan di Indonesia.

    2. Untuk memberikan solusi kongkrit pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional sebagai upaya strategis dalam menaggulangi kemiskinan di Indonesia.

  1. Manfaat Penulisan

    1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik suatu penulisan karya ilmiah adalah apabila hasil penulisan akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan teori. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional sebagai upaya strategis penaggulangan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil anlalisis diharapkan memperoleh konsep dan solusi yang mampu memberikan sumbangsih untuk pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional di masa yang akan datang.

  1. Manfaat Aplikatif

    1. Bagi Mahasiswa (Civitas Akademika) .

  1. Memantapkan peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dan Social Control sehingga mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi penangulangan kemiskinan di Indonesia melalui analisis ilmiah mengenai urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional

    1. Bagi Pemerintah

  1. Memberikan analisis sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh melalui instrumen hukum yang progresif

    1. Bagi Masyarakat

  1. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu meningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya kedudukan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

    1. Bagi Lembaga Amil Zakat

  1. Penulisan ini di harapkan mampu memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan Lembaga amil, zakat, infaq, dan shodaqoh. Sehingga dapat berpartisipasi sebagai lembaga yang mampu memberikan kontrol sosial khususnya dalam hal pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana ummat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

  1. Pengertian Tentang Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk  budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”
Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna : Pertama, zakat bermakna At-Thohuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa  orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan  dan mensucikan  mereka  dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu  ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi  untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Keempat, zakat bermakna As-Sholahu, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau  masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan didalam Al-Qur’an. Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat adalah

  1. Fakir dan Miskin

Golongan yang pertama dan yang kedua disebutkan dalam Al-Qur’an adalah fakir dan miskin. ada perbedaan pendapat diantara ulama tentang batasan yang membedakan antara fakir dan miskin. Tetapi para ulama sepakat bahwa baik fakir maupun miskin memiliki harta dibawah nishab zakat, yaitu mereka yang tidak dapat mencukupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pendidikan, dan lainnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan istri (Akutansi Zakat, DR.Husain Syahatah)

Menurut K.H. Didin Hafidhuddin,M.Sc., zakat yang disalurkan kepada golongan ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha mereka. Zakat yang bersifat konsumtif antara lain dinyatakan antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 273: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) dijalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apasaja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.” Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rosulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rosulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Menurut Didin Hafiduddin, BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya.

  1. Amil (Petugas zakat)

Petugas zakat merupakan golongan ketiga yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai mustahik zakat. Zakat diberikan kepada para petugasnya baik yang kaya maupun yang miskin. Karena zakat yang diberikan kepada mereka bukan karena kemiskinan mereka, bukan juga karena ketidak mampuan mereka, tapi sebagai upah atau gaji atas kerja yang telah mereka lakukan dalam mengurus dan mengelola harta zakat. Menurut sebagian ulama, Golongan ini berhak mendapatkan bagian dari zakat sebanyak 1/8 atau 12,5 %. Tapi bukan berarti mutlak harus 12,5 %, menurut para ulama itu merupakan kadar maksimal. Dan zakat untuk golongan ini disesuaikan dengan seberapa besar tugas yang dijalankannya. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab potensi zakat, yaitu:

    1. Menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat

    2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik

    3. Memperlihatkan syi’ar Islam

    4. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas (Zakat Dalam Perekonomian Modern,K.H. Didin Hafidzuddin)

    5. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti mengantisipasi upaya pemurtadan dari pihak luar, upaya pembinaan kaum dhuafa baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam sebagaimana yang terjadi dibeberapa wilayah yang ada didunia.

  1. Muallaf

Muallafah qulubuhum sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur’an menurut para ulama diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu kafir dan muslim dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

    1. Orang kafir

      1. orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Mereka diberi zakat untuk mendorong mereka agar masuk Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw kepada Sofwan Bin Umayyah pada saat ia masih kafir.

      2. Orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan harapan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya.

      3. Orang Islam pertama, Golongan yang baru memeluk Islam. Zakat diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam. Kedua, Orang Islam yang lemah imannya dan dikhawatirkan akan menjadi murtad. Ketiga, Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka zakat, diharapkan dapat menarik simpati sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam. Diceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi zakat kepada Adi Bin Hatim dan Zibriqan Bin Badr, padahal keduanya muslim yang taat, akan tetapi mereka mempunyai posisi terhormat dikalangan masyarakatnya (Tafsir Al-Manar)

  1. Riqab (memerdekakan budak)

Hendaklah zakat difungsikan untuk membebaskan budak. Disamping dengan zakat Islam berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, juga berusaha untuk membebaskan perbudakan, dan sarana-sarana yang ada dalam Islam untuk membebaskan budak bukan hanya dengan zakat saja, tapi juga ada sarana-sarana lainnya seperti kifarat sumpah. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 89: “ …Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak…” Juga dalam kifarat dzihar, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al Mujadilah ayat 3 : “Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, mak (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur….”

Menurut para ulama, bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua cara :

        1. Pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Annur ayat 33 “Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetaui ada kebaikan pada diri mereka, dan berikanla kepada mereka sebagian harta yang dikaruniakan Alla kepada kamu…”

        2. Uang zakat yang terkumpul dari para muzakki, dengan uang zakat itu kemudian dipakai untuk membeli dan membebaskan budak. Menurut DR. Husayn Syahatah dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Zakat, termasuk kategori pembebasan budak dalam konteks kontemporer adalah membantu pembebasan tawanan muslim dari tangan kaum kafir, disamping dalam pembebasan tersebut terdapat penjagaan terhadap kehormatan Islam dan penjagaan kaum muslimin dari kaum kafir.

          1. Gharimin (orang yang berhutang)

Menurut Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya.

Menurut Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang digunakan untuk kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan akan pakaian, untuk pengobatan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. Kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan umum. Contohnya orang yang mendamaikan dua pihak yang bersengketa, tetapi membutuhkan dana yang lumayan besar, sehingga ia harus berhutang. Atau orang yang melakukan amal-amal kebaikan, seperti memelihara anak-anak yatim, mengurus orang-orang lanjut usia, mendirikan tempat pendidikan untuk kaum dhuafa, dan lain sebagainya.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, orang yang mengalami musibah dan bencana dalam hartanya, sedangkan ia mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga ia harus meminjam dari orang lain, berhak untuk mendapatkan zakat. Imam Mujahid berkata : “Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai hutang; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya.”

          1. Fisabilillah (dijalan Allah)

Secara umum makna dari fisabilillah ini segala amal perbuatan dalam rangka dijalan Allah. Pada zaman Rosulullah, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat. Para ulama baik salaf maupun khalaf berbeda pendapat tentang batasan fisabilillah. sebagian ada yang mempersempit, dan sebagian memperluas. Pendapat yang memperluas menyatakan bahwa segala amal perbuatan shaleh yang dilakukan secara ikhlas dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk dalam kerangka fisabilillah. Adapun pendapat yang mempersempit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah disini adalah khusus untuk jihad. Menurut syekh yusuf Qardhawi, bahwa jihad itu sendiri bukan hanya dalam bentuk perang saja, tapi segala perbuatan yang dapat meninggikan kalimat Allah dimuka bumi ini dan merendahkan kalimat orang-orang kafir. Dalam konteks kontemporer, dana zakat dari pos fisabilillah ini boleh digunakan untuk hal-hal seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan da’wah Islam yang benar dalam rangka menyampaikan risalahnya pada orang-orang non-muslim diseluruh dunia yang didalamnya terdapat berbagai macam agama dan aliran.

          1. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan terputus bekalnya. Perjalanan disini adalah perjalanan yang mempunyai nilai ibadah dan bukan perjalanan dalam rangka maksiat. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang yang menuntut ilmu didaerah lain, atau orang yang melakukan da’wah disuatu daerah, atau orang yang mencari kerja disuatu negri untuk menafkahi keluarganya, kemudian apabila mereka semua terputus bekalnya dan mereka membutuhkan harta untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka diberi zakat dari pos Ibnu Sabil. Tetapi menurut para ulama, apabila orang tersebut adalah orang kaya, maka zakat yang diberikan kepada mereka adalah dalam bentuk qordul hasan (pinjaman Cuma-Cuma) yang nantinya harus ia ganti apabila ia telah mendapatkan harta yang ia miliki. Adapun apabila orang yang terputus bekalnya bukan orang kaya, maka harta zakat yang diberikan tidak harus dikembalikan.

  1. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat di Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berbunyi, Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.”

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berbunyi, “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”.

  1. Penngertian dan Ruang Lingkup Kemiskinan

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Urgensi Pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional sebagai upaya strategis penaggulangan kemiskinan di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini semakin terpuruk ketika bangsa Indonesia dihantam badai krisisi moneter pada tahun 1997 yang mana sampai saat ini krisisi yang melanda Indonesia tak kunjung usai. Kemiskinan sebagai sebuah paradigma sosial merupakan fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius dari negara dan masyarakat sebagai bentuk penciptaan negara yang madani (Baldatun thayyibatun warabbul ghaffur) sebagaimana teramanatkan didalam Pembukaan Undang_Undang Dasar 1945 yang mana bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”1. Sebagai sebuah bentuk amanat rakyat kepada negara melalui konstitusi dasar sudah sepantasnya negara bertanggung jawab untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi penerapan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana ummat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. oleh sebab itu terdapat beberapa alasan mengapa pentingnya pembentukan Badan Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh Nasioanal sebagai sebuah infrasturuktur kelembagaan negara yang legitimate dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima sebagaimana dimaksud didalam Alquran. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (Muztahiq) adalah Fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Fakir dan miskin yang merupakan bagian dari golongan yang berhak menerima zakat merupakan parameter utama peran dan fungsi pengelolaan dan zakat sebagai uapaya startegis dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan dan penyaluran yang professional, amanah dan jujur diperlukan adanya niat dan semangat untuk memrangi kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus dilawan.

Keluarnya UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolan Zakat merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penaggulangan kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi efektifitas penerapann ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengan hati dalam menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari kalangan aparatur negara untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif ditengah aktivitas perekonomian Indonesia. Yang mana pergeseran telah terjadi pada sistem ekonomi Indonesia sehingga tidak dipungkiri Indonesia menjadi arena pertarunagn dua sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosioalis dan liberal kapitalis Oleh sebab itu urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqoh meruapakn kebutuhan yang seharusnya mendapatkan proporsi yang ideal dalam pembanguanan perekonomian di Indonesia. Adapun urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqoh adalah sebagai berikut:

  1. Alasan Filosofis

Adapun alasan filosofis yang melatar belakangi perlunya di bentuk Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqoh dalam skala nasional adalah: bahwa perintah untuk membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memnuhi kadar nishabya: Kareana hal demikian ini telah secara jelas telah diuangkapkan didalam salah satu rukun Islam yang mana rukun Islam yang ketiga memerintahkan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat atas harta yang diperolehnya. Disisi lain konsepsi zakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum islam yang mana tujaun dari pelaksanaan hukum Islam adalah: Pertama, pemeliharaan agama artinaya agama merupakan tujuan pertama sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, pemeliharaan jiwa artinya bahwa Zakat sebagai bagian dari hukum islam bertujuan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketiga, yaitu pemeliharaan harta artinya adalah bahwa, harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu zakat sebagai bentuk integral dari hukum islam memandang bahwa terdapat perlindungan hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Kemudian aspek lain yang menjadi filosofi zakat adalah prinsip keadilan dalam rangka mendciptakan kemanfaat ummat. Dalam konteks zakat, Islam tidak mungkin hanya mewajibkan zakat hanya kepada sebagian sumber zakat saja, sedangkan sumber-sumber lainnya tidak diwajibkan dengan alasan tidak adanya contoh dari Rosulullah padahal bisa jadi sumber yang tidak diwajibkan tersebut potensinya lebih besar dari sumber zakat yang diwajibkan.

  1. Alasan Yuridis

Alasan yuridis yang merupakan bagian penting dari pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan shodaqoh adalah dengan diangkatnya zakat kedalam hukum positif merupakan terobosan dan peluang berlakunya hukum Islam di Indonesia. karena Zakat sebagai instrumen keagamaan yang berdimensi vertical dan horosontal akan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa tujuan ditetapkannya syariat zakat. Kejelasan komitmen terhadap kaum dhuafa tersebut ditegaskan didalam ketentuan pasal 16 ayat 2 UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut “Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif” Oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga amil, zakat, infaq, dan shadaqoh yang mempunyai legitimasi hukum sehingga dalam operasioanlisasi dilapangan dapat berjalan secara professional, jujur dan amanah. Dengan demikian untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan (planning) sebagai fungsi manjemen pertama diikuti dengan langkah penyusunan staff (Staffing), pengorganisasian (Organizing), pengawasan (controlling) sebagai bentuk perwujudan amana yang diberikan untuk mengelola dana umat, dan penghimpunan segala sumber yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan (assembling of resources). Prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan secara konsisten sehingga tercipta harmonisai antara teritik dan praktek sebagai mana tertuang didalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Dalam kerangka kehidupan bernegara, zakat sebagai sistem dan ins­tru­men orisinil ekonomi Islam pada hakikatnya adalah menjalankan fung­si ne­ga­ra dalam hal pendistribusian kekayaan kepada golongan yang membu­tuhkan, terutama untuk terpenuhinya kebutuhan hidup minimal. Hal ini didasari oleh konsepsi bahwa zakat merupakan sistem yang wajib atau obligatory zakat sistem, bukan sistem yang bersifat sukarela atau voluntary zakat sistem. Oleh karena itu sangat wajar bila umat Islam di Indonesia mendambakan terealisasinya peran zakat secara optimal untuk mengurangi kemiskinan.

  1. Alasan Sosiologis

Bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan pengeloalan zakat melalui badan zakat yang professional merupakan potensi besar sekaligus upaya strategis dalam menaggulangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi mengingat bahwa sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal inilah yang senantiasa merupakan modal dasara dan modal utama dalam melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa dengan potensi dan kekuatan yang besar ternyata masih terlihat angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong sangan tinggi. Padahal jika dikelola secara optimal menurut Tulus mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sendiri mencapai sekitar Rp7 triliun per tahun, namun realisasinya masih sangat jauh dari potensi tersebut yakni Rp500 miliar per tahun. Teori ekonomi mengatakan bahwa untak memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Angka resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan diIndonesia sangat fluktuatif, pada tahun 1976 angka kemiskinan Indonesia berkisar 40 % dari jumlah penduduk , tahun 1996 angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 11 % dari total penduduk. Pada saat krisis moneter melanda negeri ini pada tahun 1997/1998 penduduk miskin Indonesia mencapai 24 % dari jumlah penduduk atau hamper mencapai 40 juta jiwa. Tahun 2002 angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 18 % dari total penduduk, memasuki tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 14 %. Akan tetapi angka resmi BPS berdasarkan sensus kemiskinan tahun 2005 mencapai 35.1 juta jiwa atau 14,6 % dari jumlah penduduk. Susenas BPS 2006 mencatat penduduk miskin di Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa.

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Sumber zakat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber zakat terdahulu, dan yang kedua adalah sumber zakat kontemporer. Sumber zakat terdahulu yaitu sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rosulullah, seperti zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rosulullah dalam berbagai hadits.

Adapun sumber zakat kontemporer adalah sumber zakat yang tidak ada pada zaman Rosulullah, tapi para ulama memasukannya kedalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan analogi atau qiyas kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rosulullah.

Dalam hal ini para ulama khususnya para ulama kontemporer memasukan sumber zakat kontemporer kedalam salah satu sumber zakat bukannya tanpa alasan dan bukannya tanpa didukung dengan dalil. Mereka telah berijtihad dalam hal ini dan merekapun mengemukakan dalil-dalil baik itu dalil aqli (dalil berdasarkan logika) ataupun dalil naqli (dalil berdasarkan nash).

Zakat, Infaq, dan shodaqoh sebagai bentuk dana umat merupakan potensi yang besar karena motivasi uatama masyarakat untuk berderma. Hal ini tercermin dari salah satu hasil survey mengenai potensi dan perilkau masyarakat dalam menyumbang yang dilakukan oleh PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) tahun 2000 di sebelas kota besar di Indonesia. Salah satu temuan survey yang melibatkan 2500 responden adalah dominanya peran ajaran agama dalam mempengaruhi sesorang untuk menyumbang Hampir 99% mengaku menyumbang karena dorongan ajaran agama

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas kiranya menjadi kebutuhan yang urgen dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui pembentukan Badan Amil, Zakat Infaq dan Shodaqoh nasional sebagai bentuk infratstruktur negara yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia

  1. Solusi Kongkrit Pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nasional Sebagai Upaya Strategis Dalam Menaggulangi Kemiskinan Di Indonesia.

Melalui regulasi didalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang lahir berdasarkan Keputusan Presdien No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Akan tetapi dalam tataran implementatif keberadaan badan zakat negara tidak kunjung membawa perubahan yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu indikasi yang nampak adalah adanya ketimpangan dalam proses opersionalisasi zakat di masyarakat dan legitimasi hukum lembaga amil zakat nasional. Ketimpangan tersebut nampak dalam hal berkembangnya lembaga zakat nasioanal dan lembaga zakat yang berskala swasta. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan hartanya untuk kepentingan umat manusia di Indonesia.

Ketidak efektifan roda Baznas dalam mengelola dana umat meruapak fenomena konseptual yang membutuhkan perhatian serius sebagai langkah strategis dalam menciptakan Badan Zakat yang professional ketimpangan tersebut nampak pada sifat kinerja anatara BAZNAS dan BAZDA yang bersifat koordinatif , konsultatif dan informative. Sehingga melalui penataan model kelembagaan pengumpul, pengelola, dan penyalur dana ummat tersebut tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien di masyarakat

Adapun struktur BAZNAS sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

Struktur BAZNAS

BAZNAS

BADAN PELAKSANA

KOMISI

PENGAWAS

DEWAN

PERTIMBANGAN

BAZDA

Berdasarkan struktur diatas menunjukkan masih adanya ketimpangan struktur yang menyebabkan ketidak efektifan dalam proses implementasi di masyarakat. Solusi kongkrit terhadap pembentukan badan zakat yang professional adalah sebagai berikut

  1. Perlunya regulasi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kedalah prosduk hukum yang lebih tinggi.

Hal ini diperlukan sebagai bentuk legitimasi lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam rangka pengelola dan penyalur dana umat di Indonesia. Sehingga eksistensinya tidak tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

  1. Orientasi kinerja BAZISNAS tidak hany pada lingkup zakat tapi juga infaq dan shodaqoh.

Bahwa orientasi Badan tersebut tidak hanya pada zakat saja Di Indonesia saat ini dengan 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesi saja potensinya adalah 6,3 trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 triyun/tahun. Adalah potensi yang sangat luar biasa. Masalahnya saat ini potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Dari potensi yang ada, saat ini baru berhasil digali sebesar 2,4 milyar artinya masih sangat kecil potensi ini teroptimalkan. Jelas potensi ini belum di gali dengan baik. Kenapa hal ini terjadi? Banyak faktor yang mempengaruhi. Diantaranya yaitu sosialisasi masyarakat tentang zakat itu sendiri masih sangat lemah. Hal ini eqiuvalen dengan tingkat kepahaman yang juga rendah mengakibatkan kesadaran masyarakat turut lemah. Sementara kondisi ini justru belum sepenuhnya mendapat dukungan dari birokrat pemerintah. Meskipun lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-undang tersebut sampai saat ini belum juga di tetapkan. Sehingga apa yang terjadi? Pelaksanaan undang-undang tersebutpun menjadi pincang. Yang ketiga juga tingkat kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini juga belum ada standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Kelemahan ini semakin di sadari oleh banyak pihak, utamanya para lembaga pengelola zakat di Indonesia. Perbaikan-perbaikan sedikit-demi sedikit mulai dilaksanakan, sebagai upaya kuat untuk betul-betul mengoptimalkan potensi ummat Islam ini sebagai solusi dari keterpurukan yang sebagian besar juga korbannya adalah orang muslim. Agaknya memang sudah saatnya reformasi di tegakkan. Upaya perubahan ini antara lain, pelaksanaan koordinasi di antara lembaga pengelola zakat mulai di lakukan dengan baik, penerapan budaya lembaga (foundations culture) secara profesional mulai ditegakkan, dan lain – lain. Selain pengembangan program-program empowering juga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lemah buhan hanya untuk kebutuhan sesaat (konsumtif) semata, tetapi lebih diarahkan untuk dapat berdaya guna bagi pengembangan sektor ekonomi masyarakat secara makro. Contohnya pengembangan modal usaha untuk pedagang kecil. Selain untuk menghindarkan pedagang kecil dari jeratan rentenir, program ini juga di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para pedagang kecil. Program desa binaan, adalah optimalisasi dana ZIS yang diarahkan untuk meningkatkan secara mental, aqidah, ekonomi, pengetahuan dan kesehatan dari penduduk di desa-desa miskin atau desa bekas korban bencana. Dengan program seperti ini terbukti nyata bahwa zakat memang pilar ekonomi Islam yang mampu meningkatkan ekonomi ummat secara makro.

Institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat. Seluruh komponen bangsa utamanya pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran pun akan mampu diminimalisir. Apalagi kita menyadari bahwa angka pengangguran yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu sekitar 40 juta orang atau 18% dari keseluruhan total penduduk. Dan akhirnya kita paham bahwa zakat benar-benar terbukti mampu mereduksi kemiskinan yang merajalela di Indonesia.

  1. Sifat hubungan antara BAZDA dan Badan Zakat Swasta adalah instruktif

Untuk menghindari ketimpangan dan demi terciptanya sebuah lembaga yang professional, amana dan jujr diperlukan adanya semaca pengaturan pola kinerja untuk menefektif dan mengefisienkan pengelolaan dana umat. Berdasrkan data yang ada telah terbentuk badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Swasta. Adapun pos Badan Amil Zakat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel I.2

Badan Amil Zakat Daerah

No

NAMA BAZDA PROVINSI

NOMOR URUT REGISTRASI BAZDA

1

BAZDA Nanggro Aceh Darussalam

001

2

BAZDA Sumatera Utara

002

3

BAZDA Sumatera Barat

003

4

BAZDA Riau

004

5

BAZDA Sumatera Selatan

005

6

BAZDA Jambi

006

7

BAZDA Bengkulu

007

8

BAZDA Bandar Lampung

008

9

BAZDA Bangka Belitung

009

10

BAZDA Banten

010

11

BAZDA DKI

011

12

BAZDA Jawa Barat

012

13

BAZDA Jawa Tengah

013

14

BAZDA Yogyakarta

014

15

BAZDA Jawa Timur

015

16

BAZDA Bali

016

17

BAZDA Kalimantan Barat

017

18

BAZDA Kalimantan Tengah

018

19

BAZDA Kalimantan Timur

019

20

BAZDA Kalimantan Selatan

020

21

BAZDA Nusa Tenggara Barat

021

22

BAZDA Nusa Tenggara Timur

022

23

BAZDA Sulawesi Utara

023

24

BAZDA Sulawesi Tengah

024

25

BAZDA Sulawesi Tenggara

025

26

BAZDA Sulawesi Selatan

026

27

BAZDA Gorontalo

027

28

BAZDA Maluku

028

29

BAZDA Maluku Utara

029

30

BAZDA Irian Jaya ( Papua)

030

31

BAZDA Irian Jaya Barat

031

32

BAZDA Irian Jaya Tengah

032

33

BAZDA Kepulauan Riau

033

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu dibuat suatu pola kelembagaan yang efektif dan efisien dalam menjalankan roda pengelolaan zakat di masyarakat. Melalui pembentukan badan zakat yang profesional, amanah, dan jujur diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menaggulangi kemiskinan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian menganai permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka dapat dismpulkan sebagai berikut:

  1. Urgensi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqah dilatar belakangi oleh tiga aspek yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis.

  2. Solusi kongkrit pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqah adalah dengan melalui Perlunya regulasi pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh adalah melalui prosduk hukum yang lebih tinggi, tidak hanya berorientasi pada zakat, dan sifat kerjanya harus instruktif.

  1. Saran

  1. Seyogyanya dibentuk Badan Amil Zakat yang professional, Amanah dan jujur ebagai upaya startegis penaggulangan kemiskinan.

  2. Seyogyanya pemerintah (DPR-Presiden) merumuskan program legislasi tentang pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asmawi, Muhammad, S, 2005, Problematika dan Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-Undang, Cipayung: Gaung Persada Press.

Ali, daud Mohammad, 1998, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia), Jakarta: PT. raja Garfindo.

Azhary, Tahir M, 2003, Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam implementasinya pada periodennegara madinah dan masa kini), Jakarta: Prenada Media.

hertz, Noreena, 2005, Perampok Negara (kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi), Yogyakarta: Alenia.

Muhammad, Sahri, 2006, Mekanisme Zakat dan permodalan MasyarakatMiskin (pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi), Malang: Bahtera Press.

Said, Zaim dan Abidin Hamidd, 2005, Menjadi Bangsa Pemurah (wacana dan praktek kedermawanan di Indonesia), Jakarta: PIRAMEDIA.

Sumitro, Warkum, 2005, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia, Malang: Bayumedia.

Wahid, Hidayat, 2004, Menerapkan Syariat Islam di Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan, Jakarta: Global Media

Advertisements